Banyuwangi - Ratusan pensiunan PT Pos Indonesia di Kabupaten Banyuwangi akan menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor PT Pos Indonesia pada Selasa (8/7/2025). Aksi ini dilakukan serentak secara nasional sebagai bentuk kekecewaan terhadap keputusan direksi perusahaan yang dinilai mencabut hak-hak dasar para pensiunan.

Bambang Harianto, koordinator aksi di Banyuwangi, menyuarakan kegelisahan dan kekecewaan mendalam atas kebijakan baru yang dinilainya merugikan. Dalam keterangannya kepada awak media, Bambang mempertanyakan kelayakan keputusan tersebut terhadap mereka yang telah puluhan tahun mengabdi.

“Jika tunjangan penting itu dihapus, lalu bagaimana nasib kami dan keluarga? Apakah ini layak kami terima setelah puluhan tahun mengabdi?” ujar Bambang dengan nada tegas namun getir.

Kebijakan yang dimaksud tertuang dalam Keputusan Direksi Nomor: KD.21/DIRUT/0425 tanggal 30 April 2025 dan surat teknis dari Direktorat Human Capital Management Nomor: 32594/HC.00/IV/2025. Regulasi baru ini menghapus sejumlah tunjangan yang selama ini menjadi sandaran hidup pensiunan, seperti Tunjangan Pangan, Tunjangan Perbaikan Penghasilan, bantuan iuran BPJS Kesehatan, hingga Sumbangan Duka.

Bambang menyebut, dampak kebijakan ini sangat dirasakan di kalangan pensiunan. Selain harus menanggung sendiri biaya iuran BPJS, keluarga pensiunan yang wafat kini tidak lagi menerima santunan duka dari perusahaan.

“Banyak dari kami yang sudah tak punya penghasilan tetap. Kami mengandalkan tunjangan yang sekarang malah dihapus. Ini bukan hanya soal uang, ini soal keadilan dan penghargaan atas pengabdian,” tambahnya.

Aksi yang dilakukan Bambang dan rekan-rekannya ini merupakan bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap sepihak. Mereka menuntut agar hak-hak pensiunan dikembalikan dan direksi PT Pos Indonesia membuka ruang dialog.

“Kami bukan meminta belas kasihan. Kami hanya ingin kejelasan dan keadilan atas hak yang sudah seharusnya kami terima,” tutup Bambang. (amn)