Suasana Ratusan Kades Banyuwangi Ngamuk Usai Keluar Ruang Mediasi DPRD. Foto : BanyuwangiNews.com

BanyuwangiNews.com – Suasana Gedung DPRD Banyuwangi mendadak berubah panas pada Senin (17/11/2025) siang. Usai mengikuti mediasi tertutup bersama seluruh pimpinan DPRD dan ratusan kepala desa se-Kabupaten Banyuwangi, tensi yang sempat adem di ruang rapat khusus langsung meledak ketika para kades melangkah keluar.

Baru beberapa detik turun dari ruang mediasi, ratusan kepala desa itu langsung terpancing emosi. Penyebabnya: muncul teriakan lantang dari salah satu oknum yang menantang akan mendatangkan KPK ke Banyuwangi untuk memeriksa para kepala desa terkait dugaan pemotongan dana bantuan sosial.

Teriakan itu menyulut gejolak seketika.

“Begitu dengar ada yang teriak mau panggil KPK, ya jelas teman-teman kepala desa langsung panas,” ujar salah satu peserta mediasi.

Tak pelak, kericuhan kecil pun pecah. Aksi saling dorong sempat terjadi di lorong Gedung DPRD Banyuwangi. Suasana yang tadinya terkendali, langsung berubah seperti bara tersulut angin.

“Ada sedikit gejolak, tapi bisa diredam,” kata Kepala Desa Barurejo, Ahmad Zaenuri, mengakui tensi sempat naik tajam.

Beberapa kepala desa bahkan sempat membalas tantangan dengan teriakan keras, namun keberadaan aparat Polresta Banyuwangi cepat menghalau konflik agar tidak melebar. Dengan sigap, polisi membentuk barikade manusia dan menenangkan massa yang sempat bergejolak.

Setelah situasi mulai dingin, Anggota Komisi IV DPRD Banyuwangi dari Fraksi Partai Gerindra, Suwito, mengambil peran menenangkan para kades yang sudah berkumpul sejak pagi.

“Teman-teman kepala desa segera dapat ditenangkan dan kembali fokus pada agenda unjuk rasa serta klarifikasi,” ujar Suwito.

Kericuhan ini berakar dari pernyataan kontroversial Suwito sendiri, yang viral di media sosial. Dalam video tersebut, ia menyebut 80 persen kepala desa di Banyuwangi melakukan pemotongan dana bansos. Pernyataan itu langsung memantik api kemarahan para kades se-Kabupaten Banyuwangi.

Tak terima dicap melakukan pelanggaran secara masal, ratusan kepala desa dari berbagai penjuru Banyuwangi pun kompak mendatangi Gedung DPRD untuk menuntut klarifikasi langsung. Aksi unjuk rasa pun mengalir menjadi gelombang protes besar yang berujung pada mediasi tertutup hari ini.

Meski sempat memanas, seluruh kepala desa akhirnya kembali dipulihkan suasananya dan diarahkan untuk tetap mengikuti proses klarifikasi resmi.

Namun satu hal jelas: bara persoalan ini belum padam, dan Banyuwangi masih menunggu titik terang dari kontroversi yang sudah telanjur membakar emosi para pemimpin desa.(Ali)