Dinas Pendidikan Banyuwangi Tindaklanjuti Dugaan Pelanggaran Disiplin Guru SDN 1 Gladag, Pemeriksaan Jadi Dasar Penentuan Sanksi
- by Admin
- 11 November 2026
BanyuwangiNews.com - Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi bergerak cepat menindaklanjuti persoalan yang melibatkan seorang guru olahraga di SD Negeri 1 Gladag, Kecamatan Rogojampi. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk respons terhadap laporan dan aspirasi wali murid sekaligus memastikan pelaksanaan tugas pendidik berjalan sesuai ketentuan dan standar profesionalisme guru.
Kepala Bidang Sekolah Dasar (Kabid SD) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Erpandi, mengatakan pihaknya telah memanggil langsung guru berinisial AT ke kantor Dinas Pendidikan pada Rabu (11/11/2026), untuk meminta klarifikasi sekaligus menindaklanjuti persoalan yang berkembang di lingkungan sekolah tersebut.
Menurut Erpandi, penanganan selanjutnya akan dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan kedisiplinan oleh kepala sekolah sebagai atasan langsung. Pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang nantinya menjadi dasar pelaporan kepada Dinas Pendidikan.
"Yang mempunyai kewenangan untuk BAP itu kepala sekolah. Nanti hasil BAP menjadi laporan, termasuk lampirannya, untuk usulan sanksi disiplinnya," jelas Erpandi.
Ia menegaskan, Dinas Pendidikan tidak akan mendahului proses pemeriksaan dalam menentukan bentuk sanksi terhadap guru yang bersangkutan. Seluruh keputusan akan mempertimbangkan hasil pemeriksaan, bukti pendukung, serta mekanisme dan ketentuan disiplin yang berlaku.
"Tergantung nanti hasil BAP-nya," tegasnya.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan mengedepankan prosedur dan mekanisme pembinaan aparatur pendidikan dalam menyelesaikan persoalan yang muncul di satuan pendidikan. Setiap laporan maupun pengaduan masyarakat perlu ditindaklanjuti secara objektif agar penyelesaian persoalan tidak hanya berorientasi pada respons sesaat, tetapi juga memberikan kepastian dan keadilan bagi semua pihak.
Bagi Dinas Pendidikan, kualitas pembelajaran dan profesionalisme tenaga pendidik merupakan bagian penting dalam menjamin terpenuhinya hak peserta didik memperoleh layanan pendidikan yang layak. Karena itu, setiap dugaan pelanggaran terhadap tanggung jawab dan kedisiplinan guru perlu ditangani secara serius melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.
Aspirasi Wali Murid Menjadi Latar Belakang Penanganan, Persoalan di SD Negeri 1 Gladag sebelumnya mencuat setelah puluhan wali murid mendatangi pihak sekolah untuk menyampaikan keberatan terhadap kinerja guru olahraga berinisial AT. Para orang tua menganggap kegiatan pembelajaran olahraga belum berjalan maksimal dan meminta agar guru yang bersangkutan dipindahkan ke sekolah lain.
Salah seorang wali murid, Eka Sri Wahyuningsih, menyampaikan bahwa para orang tua telah mengumpulkan 25 tanda tangan sebagai bentuk aspirasi. Mereka juga mengaku telah beberapa kali menyampaikan keluhan kepada pihak sekolah.
Dalam pengaduan tersebut, wali murid menyampaikan sejumlah dugaan perilaku guru selama kegiatan pembelajaran, termasuk tudingan bahwa siswa pernah diminta membelikan rokok dan kopi ketika jam pelajaran berlangsung. Keluhan tersebut merupakan pernyataan wali murid yang masih perlu diklarifikasi melalui pemeriksaan.
Kepala SDN 1 Gladag, Ridwan, membenarkan adanya penyampaian aspirasi tersebut. Ia menjelaskan bahwa pihak sekolah telah melakukan koordinasi dan memberikan teguran serta peringatan kepada guru bersangkutan.
Namun, terkait permintaan pemindahan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pihak sekolah menyatakan bahwa keputusan tersebut bukan menjadi kewenangannya secara langsung.
Dengan adanya pemanggilan oleh Dinas Pendidikan dan rencana pemeriksaan melalui BAP, persoalan tersebut kini memasuki tahapan penanganan lebih lanjut.
Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi untuk menentukan langkah berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku. Prinsip utamanya adalah memastikan profesionalisme guru tetap terjaga, proses pembelajaran berlangsung optimal, serta hak peserta didik mendapatkan pendidikan yang berkualitas tetap menjadi prioritas. (Aw)
