BanyuwangiNews.com - Upaya menekan peredaran barang kena cukai ilegal di Banyuwangi terus diperkuat melalui kerja sama lintas instansi. Terbaru, Bea Cukai Banyuwangi memusnahkan ratusan ribu batang rokok tanpa pita cukai serta ribuan liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal dengan total nilai taksiran mencapai Rp 1,57 miliar.

Pemusnahan yang digelar pada Selasa (10/11/2026) tersebut menjadi bagian dari langkah penegakan hukum terhadap peredaran produk ilegal yang berpotensi menggerus penerimaan negara sekaligus mengganggu iklim usaha yang sehat.

Adapun barang yang dimusnahkan meliputi 858.364 batang rokok ilegal dengan nilai perkiraan Rp 1.284.053.740. Selain itu, terdapat 3.551,8 liter minuman mengandung etil alkohol ilegal yang ditaksir senilai Rp 295.650.000.

Secara keseluruhan, nilai barang yang dimusnahkan mencapai sekitar Rp 1,57 miliar, dengan potensi kerugian negara diperkirakan sebesar Rp 1,004 miliar.

Kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor Bea Cukai Banyuwangi itu dihadiri Kepala Kanwil DJBC Jawa Timur II Muhammad Lukman, Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur Arik Hariyono, Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Kepala Kanwil DJBC Jawa Timur II Muhammad Lukman menjelaskan, barang-barang tersebut merupakan hasil penindakan yang dilakukan Bea Cukai Banyuwangi bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan aparat penegak hukum, termasuk unsur kepolisian dan TNI.

Menurutnya, pemusnahan bukan sekadar menghilangkan barang hasil pelanggaran, melainkan bagian dari komitmen bersama untuk memutus rantai distribusi produk ilegal.

"Barang-barang ini merupakan hasil tegahan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banyuwangi bersama Satpol PP dan APH, mulai dari kepolisian hingga TNI-Polri. Pemusnahan ini merupakan sinergi antarlembaga dalam memberantas peredaran barang ilegal yang dilarang dan berpotensi merugikan keuangan negara," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bea Cukai Banyuwangi Latief Helmi memaparkan bahwa pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal terus dilakukan secara intensif.

Hingga 10 November 2026, pihaknya telah mencatat sebanyak 62 kali penindakan. Dari operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan 7.876.012 batang rokok ilegal dan 9.816,9 liter minuman mengandung etil alkohol.

Jika dihitung berdasarkan perkiraan nilai ekonominya, keseluruhan barang hasil penindakan tersebut mencapai Rp 12.965.333.090. Sementara potensi kerugian negara yang berhasil dicegah diperkirakan sebesar Rp 7.039.691.648.

Latief menambahkan, dari sejumlah perkara yang ditangani, terdapat empat orang tersangka yang telah menjalani proses penyidikan. Perkara tersebut juga telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap di tingkat Pengadilan Tinggi.

"Empat tersangka merupakan pihak yang terlibat dalam pengangkutan barang ilegal. Sementara itu, pemilik barang masih dalam pencarian," jelasnya.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, petugas juga menemukan pola pengangkutan yang digunakan untuk menghindari pemeriksaan. Sebagian besar barang ilegal yang ditindak diketahui berasal dari wilayah Pulau Madura, terutama Kabupaten Sampang dan daerah sekitarnya.

Untuk menyamarkan muatan, pengangkut kerap mencampurkan barang ilegal dengan komoditas lain yang terlihat seperti pengiriman biasa.

"Untuk mengelabui petugas, barang biasanya diangkut dengan barang lain seperti pisang atau furniture," tutur Latief.

Di sisi lain, Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono menilai pemberantasan barang kena cukai ilegal harus menjadi perhatian bersama. Sebab, praktik tersebut bukan hanya berdampak terhadap penerimaan negara, tetapi juga menimbulkan ketimpangan persaingan bagi pengusaha yang menjalankan usahanya sesuai ketentuan.

Ia menyebut, pelaku usaha ilegal memperoleh keuntungan dengan menghindari kewajiban cukai, perpajakan, maupun perizinan. Kondisi tersebut berpotensi merugikan pelaku usaha resmi yang selama ini patuh terhadap regulasi.

Mujiono juga mengingatkan bahwa produk ilegal membawa risiko bagi konsumen. Tanpa melalui prosedur pengawasan dan pengendalian yang semestinya, kualitas serta keamanan produk tidak dapat dijamin.

"Peredaran barang kena cukai ilegal juga berdampak terhadap perekonomian daerah dan perlindungan masyarakat. Dari aspek ekonomi, praktik tersebut menciptakan persaingan usaha tidak sehat karena pelaku usaha ilegal menghindari kewajiban perpajakan dan perizinan," ujarnya.

Ia berharap penindakan dan penegakan hukum dilakukan secara konsisten agar memberikan konsekuensi tegas bagi para pelanggar sekaligus mencegah munculnya kasus serupa.

"Para pelanggar aturan harus diberi hukuman setimpal untuk memberikan efek jera kepada yang melanggar," tandasnya.

Melalui kolaborasi Bea Cukai, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum, pengawasan peredaran barang kena cukai di Banyuwangi diharapkan semakin kuat. Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya melindungi masyarakat, menjaga persaingan usaha tetap sehat, serta mengamankan penerimaan negara. (Aw)