Dr. Emi Hidayati M.Si - Dosen Fak. Dakwah UNIIB

Dr. Emi Hidayati M.Si  - Dosen Fak. Dakwah UNIIB 

Bupati Banyuwangi kembali menyita perhatian publik. Setelah sebelumnya memilih berangkat ke kantor menggunakan ojek online saat gejolak nasional pasca-demonstrasi DPR yang menewaskan Affan, seorang pengemudi ojol, kini Ipuk Fiestiandani melantik Sekretaris Daerah definitif di Tempat Pengelolaan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R).

Pilihan lokasi yang tak biasa itu sontak menuai pro dan kontra. Ada yang menilai langkah ini penuh makna moral, tetapi tidak sedikit yang menyebutnya gimik pencitraan.

Dalam pernyataannya, Ipuk menegaskan bahwa pelantikan di TPS3R bukan sekadar simbol, melainkan pesan moral penting.

Pejabat, kata dia, harus siap turun ke lapangan, menyelesaikan masalah secara konkret, dan melayani masyarakat dengan rendah hati. Ia juga menekankan bahwa isu sampah adalah masalah global yang harus ditangani dengan kesadaran kolektif.

Pernyataan ini tidak berdiri sendiri, tetapi menyatu dengan semangat membangun birokrasi yang melayani, bukan dilayani.Fenomena politik simbolik semacam ini kerap mengundang sinisme publik. Tak sedikit yang beranggapan bahwa tindakan tersebut hanyalah “panggung” atau pencitraan.

Namun, dalam ilmu sosial, gestur ini bisa dibaca melalui konsep warm glow, yang diperkenalkan oleh James Andreoni (1990). Warm glow menggambarkan kepuasan batin yang muncul ketika seseorang melakukan tindakan altruistik—bukan hanya penerima yang memperoleh manfaat, tetapi pemberi juga merasakan energi positif karena merasa telah melakukan hal yang benar.

Jika ditarik dalam kerangka kepemimpinan, warm glow leadership adalah gaya memimpin yang tidak hanya mengandalkan logika birokrasi dingin, melainkan menyuntikkan kehangatan, empati, dan simbol yang menyentuh rasa publik.

Politik kehangatan ini bukan tanpa fungsi, ia bisa meredam ketegangan, membangun kedekatan emosional, sekaligus memperkuat legitimasi sosial seorang pemimpin.

Ketika Bupati Banyuwangi memilih naik ojol di tengah gejolak, ia seolah mengirim pesan bahwa pemerintah hadir bersama rakyat kecil, bukan berjarak. Ketika ia melantik Sekda di TPS3R, ia menegaskan bahwa birokrasi harus peduli pada masalah sehari-hari warga, seperti sampah.

Meski demikian, sebagaimana dikritik banyak pihak, warm glow tidak boleh berhenti di level simbolisme. Simbol tanpa substansi hanya akan menjadi ritual politik yang cepat dilupakan.

Dalam konteks ini, kritik justru penting untuk memastikan bahwa politik kehangatan menjelma menjadi kebijakan nyata. Misalnya, setelah melantik Sekda di TPS3R, bagaimana komitmen Pemkab terhadap penguatan sistem pengelolaan sampah berbasis sirkular? Apakah ada alokasi anggaran, dukungan teknologi, dan pemberdayaan masyarakat yang benar-benar berjalan? Demikian pula dengan simbol naik ojol: apakah Pemkab sudah membangun forum dialog tetap dengan komunitas ojol untuk membahas keselamatan, tarif, dan perlindungan sosial mereka?Warm glow leadership sejatinya menuntut konsistensi.

Penelitian Bodner & Prelec (2003) menyebutkan bahwa tindakan altruistik bukan hanya pesan ke luar, tetapi juga sinyal moral ke dalam diri pemimpin. Artinya, ketika seorang pemimpin memilih jalur empati, ia sekaligus sedang mendidik dirinya dan aparatnya untuk hidup dalam nilai kerendahan hati.

Penelitian lain menunjukkan bahwa tindakan memberi yang dilakukan secara sukarela memicu rasa bahagia di otak (Harbaugh dkk., 2007). Dengan demikian, politik kehangatan bisa menjadi energi positif yang berulang, bukan sekadar gimik sesaat.

Di sinilah publik perlu jernih melihat. Kritik terhadap pencitraan tidak boleh menutup mata bahwa gaya kepemimpinan hangat bisa membawa dampak positif bila diiringi konsistensi.

Sebaliknya, dukungan pun tidak boleh membiarkan simbolisme berhenti tanpa arah kebijakan. Maka, saran konstruktif yang dapat diajukan adalah: pertama, Pemkab Banyuwangi perlu membangun mekanisme partisipasi publik yang berkelanjutan, agar isu-isu seperti sampah dan kesejahteraan ojol tidak hanya disoroti saat momen tertentu.

Kedua, perlu ada transparansi data dan kebijakan agar publik percaya bahwa simbol kehangatan memang punya dasar kerja nyata. Ketiga, akuntabilitas perlu dijaga dengan evaluasi berkala atas program yang lahir dari momentum simbolis tersebut.

Bupati Banyuwangi telah memberi contoh bahwa politik bisa dijalankan dengan wajah ramah, senyum, dan gestur yang menyentuh hati rakyat. Di tengah krisis kepercayaan publik terhadap elit politik, gaya ini memberi udara segar. Namun, kehangatan harus ditopang oleh kebijakan inklusif yang memberi ruang partisipasi, transparansi, dan keadilan sosial.

Sehingga, simbol-simbol politik kehangatan seperti naik ojol atau melantik pejabat di TPS3R tidak perlu dibaca sekadar gimik. Ia bisa menjadi bagian dari strategi kepemimpinan yang lebih luas seperti membangun kedekatan emosional sekaligus mendorong perubahan nyata dalam birokrasi dan pembangunan daerah.

Politik kehangatan bukanlah lawan dari kritik, melainkan justru terbuka terhadap kritik agar bisa terus tumbuh sebagai kepemimpinan yang inklusif.